Kades Bukit Pulai Pecat Perangkat Secara Sepihak, Camat Danau Kerinci Terkesan Bungkam -->

Advertisement

Kades Bukit Pulai Pecat Perangkat Secara Sepihak, Camat Danau Kerinci Terkesan Bungkam

Wednesday, January 27, 2021


SEANTERONUSA - KERINCI. Sering terjadi di Kabupaten Kerinci pemberhentian perangkat desa secara sepihak, setelah proses pilkades akhir  ini menjadi polemik di tengah masyarakat, terutama bagi Perangkat Desa yang sah mekanisme pengangkatan nya sesuai SOTK. 


Walaupun diketahui Permendagri no 67 tahun 2017 sebagai perubahan atas Permendagri no 83 tahun 2015 telah mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, akan tetapi pada implementasinya masih banyak kasus pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan regulasi.


Seperti yang terjadi di Desa Bukit Pulai Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci, dengan alasan ketidakhadiran perangkat desa di hari kerja, tanpa adanya panggilan dan surat teguran ketiga Kepala Desa mengambil kebijakan pemberhentian Perangkat desa tersebut.



Anehnya lagi Camat Danau Kerinci Barat Pardinal Ruzel, dengan menerima pengaduan dari Kepala Desa, Tanpa meminta keterangan dari Perangkat desa yang ingin diberhentikan oleh Kepala Desa langsung mengeluarkan Rekomendasi pemberhentian.


Informasi yang diperoleh dari salah satu Perangkat desa Bukit Pulai yang ikut diberhentikan seperti Peki, ketika dihubungi Awak media Via WhatsApp, Peki sangat terkejut dengan Tiba- tiba keluarnya surat rekomendasi pemberhentian dari camat tanpa ada pemanggilan untuk dimintai keterangan dari Kecamatan.


"Kami di berhentikan tanpa ada di panggil dari kades atau kecamatan, tiba - tiba keluar surat rekomendasi pemberhentian" ungkapnya.


Tambah Peki lagi "Intinya laporan kades ke kecamatan masalah kehadiran kami, kalau masalah kehadiran boleh tanyakan langsung sama tetangga Kades, malah setiap kami hadir tidak pernah di tarok absensi sama Kades, sering terjadi ketika kami datang pintu ditutup, terpaksa duduk di luar, kami tidak diizinkan melayani Masyarakat, 


Hal inipun sudah kami laporkan ke pihak Dinas seperti didalam surat laporan ini, sampai sekarang belum ada tanggapan dari pihak dinas yang menerima laporan kami" tukas Peki.


Pardinal Ruzel ketika dihubungi media melalui via WhatsApp, (27/01/2021), menerangkan ini sudah sesuai proses dan atura yang ada.


"Pemberhentian dan  Pengangkatan Perangkat Desa dasarnya Perda no 3 th 2016 dan Permendagri no 67 th 2017.Untuk pemberhentiannya karena ketidakhadiran sesuai dengan rekap absen dari kades,Surat Peringatan dari kades dan Perkades jam kerja.semua ini ada dokumen dengan kades dan kecamatan" ungkapnya.


Tambahnya lagi "Diawal sudah kami panggil diberi tau kemudian juga sidak dari kecamatan ke kantor desa juga sudah,bahkan laporan dari P.Kades bukit pulai masalah ini juga sudah di luruskan oleh ketua Ombusmen P.Jakfar untuk lebih rinci silakan komfirmasikan dg P.Kades Bukit Pulai, tutupnya.


Terkait dengan pertanyaan dari awak media, tentang perbedaan penyampaian dari Sumber  tidak pernah adanya panggilan dari Kecamatan, Pardinal Ruzel terkesan bungkam.


Hingga berita ini dipublis Kepala Desa Bukit Pulai belum dapat diminta keterangan . (Red)