Ketua FPII LAMPURA Meminta Inspektorat Untuk Menindaklanjuti Pekerjaan Drainase Desa Negara Batin Yang Diduga Asal Jadi. -->

Advertisement

Ketua FPII LAMPURA Meminta Inspektorat Untuk Menindaklanjuti Pekerjaan Drainase Desa Negara Batin Yang Diduga Asal Jadi.

Portal Buana
Saturday, January 23, 2021


SEANTERONUSA, LAMPUNG UTARA. Melalui Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara (ABPN) dari tahun 2015 sampai tahun 2020 saat ini, yang dialokasikan untuk pekerjaan Fisik atau Infrastruktur Diduga kerap kali jadi kesempatan bagi Oknum Pengelola dan Pengguna Anggaran untuk melakukan Penyelewengan atau Korupsi demi memperkaya diri pribadi dengan modus dan cara mengurangi volume material untuk Pembangunan.




Hasil pantauan Tim koalisi wartawan Lampung utara, saat berada di lokasi pekerjaan pembangunan Siring Pasang (Drainase) Anggaran Dana Desa (ADD/DD) tahun 2020, di Desa Negara Batin Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung utara diduga kuat menyimpang dari Spesifikasi Bestek atau gambar yang ada, bahwasanya terlihat sangat jelas cara tukang dan pekerja yang mengerjakan pembangunan Siring Pasang (drainase) tersebut basing-basing nampak jelas,pasangan batu yang besar-besar dan adukan matreal pasir+semen hanya disisi luarnya saja, sedangkan bagian dalam sengaja diuruk (timbun) tanah hingga ketinggian -+ 35-40 cm dari bawah, sedangkan Spesifikasi (bestek/gambar) yang ada dalam APBDes untuk Siring Pasang (drainase), dari lantai dasar bawah sampai ketinggian yang di tentukan ketebalan Lasang batu 20 cm + list ban 1 cm, dengan adanya temuan diatas diduga kuat ada penyelewengan dana atau Korupsi Dana Desa yang di alokasikan untuk pembangunan.


Dugaan tersebut muncul di desa negara batin yang di pimpin kepala desa Resti yang menjadi sorotan dari Proyek Pembangunan Siring Pasang (drainase) Anggaran Dana Desa (ADD/DD) tahun 2020, Pasalnya pada Pembangunan Siring Pasang (drainase) Desa Negara Batin tersebut, diduga Pengerjaannya tidak sesuai Spesifikasi teknis (Bestek/gambar), dan minimnya pengawasan dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD) dan pihak kecamatan, sehingga pembangunannya terkesan asal jadi alias AMBURADUL.




Dengan adanya temuan tersebut diminta kepada pihak terkait, Insfektorat dan Kecamatan untuk segera cross cek lapangan memeriksa pekerjaan tersebut dan ditindak tegas.



Beberapa kali tim wartawan mencoba untuk konfirmasi kepada Kepala Desa di kantor ataupun di kediaman nya,selalu tidak ada di tempat dan saat dicoba dihubungi melalui via handphone juga tidak bisa,sampai dengan berita ini diterbitkan,kepala desa belum bisa di temui.(edian/tim).